Upaya Cegah Terorisme, Australia Perketat Medsos - Male Indonesia
Upaya Cegah Terorisme, Australia Perketat Medsos
Gading Perkasa | Digital Life

Negeri Kanguru, Australia berencana menerapkan aturan mulai denda hingga pidana penjara kepada petinggi perusahaan media sosial. Aturan ini melarang tersebarnya konten kekerasan di media sosial usai menyiarkan langsung kasus penembakan di Christchurch, Selandia Baru.

media Sosial - male Indonesiapexels.com

Larangan secara khusus menyasar perusahaan media sosial dan penyedia internet, bukan individu dan pengguna yang menggunggah, membagikan, serta menyebarluaskan konten kekerasan.

Dalam aturan baru tersebut, perusahaan media sosial harus bertindak cepat menghapus konten-konten berbahaya dan melaporkannya ke pihak kepolisian dalam kurun waktu tertentu.

Seperti dilansir dari Reuters, konten berbahaya yang dimaksud antara lain materi gambar atau suara bermuatan penyiksaan, aksi terorisme, pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan.

Ancaman bagi perusahaan media sosial yang tidak menghapus konten dengan cepat adalah hukuman penjara tiga tahun dan denda maksimal 10 % dari pendapatan global perusahaan.

“Amat penting untuk memberitahu kepada perusahaan media sosial bahwa kami mengharapkan perubahan sikap mereka,” kata Mitch Fifield, Menteri Komunikasi dan Kesenian Australia, melansir Reuters.

Aturan ini mendapat respons kurang baik dari perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook, Twitter, dan Google.

Digital Industry Group Inc (DIGI) yang mewakili perusahaan teknologi bersama Amazon dan Verizon Media berpendapat bahwa peraturan ini terburu-buru dan tidak membuat aksi nyata untuk mengatasi ujaran kebencian.

“Tidak ada yang menginginkan konten berbahaya di situs mereka, dan anggota DIGI telah berupaya menghapus konten tersebut secepatnya,” tulis DIGI.

“Namun banyaknya konten yang diunggah ke internet tiap detik, permasalahan menjadi sangat kompleks. Butuh diskusi dengan industri teknologi, ahli legalitas, serta media, dan masyarakat sipil untuk mencapai solusi.”

Selain DIGI, Digital Right Watch juga berpendapat jika aturan ini dibuat terburu-buru dan bisa mengarah pada pengawasan pengguna oleh perusahaan teknologi.

“Aturan ini memaksa perusahaan meregulasi konten atas hukum kriminal, dapat berujung pada sensor berlebihan karena perusahaan akan menghindari sanksi penjara maupun denda,” ungkap Digital Right Watch.

Kendati demikian, belum ada batasan waktu yang jelas bagi perusahaan media sosial untuk menghapus semua konten kekerasan atau terlarang di situs mereka.

Facebook sendiri mengklaim telah menghapus rekaman siaran langsung penembakan Christchurch yang disaksikan oleh empat ribu orang. Dalam kurun waktu 24 jam, perusahaan milik Mark Zuckerberg ini juga melaporkan sudah membersihkan 1,5 juta video soal aksi penembakan itu. [GP]

SHARE