Facebook Mengatur Iklan Politik Lebih Ketat! - Male Indonesia
Facebook Mengatur Iklan Politik Lebih Ketat!
MALE ID | Digital Life

Raksasa media sosial, Facebook baru saja mengungkap bahwa mereka akan membuat aturan ketat terkait iklan politik dan peralatan kampanye di sejumlah negara, termasuk India, Ukraina, Nigeria, Uni Eropa serta Indonesia.

Pexels.com

Sejak 16 Januari 2019, Facebook di Nigeria hanya membolehkan pengiklan dari dalam negeri membuat iklan elektora. Hal itu dikatakan Katie Harbath, Direktur Politik dan Jangkauan Global Facebook. Kebijakan yang sama akan berlaku di Ukraina pada Februari 2019.

Di India yang melaksanakan pemilihan umum parlemen, Facebook menempatkan iklan pemilihan di perpustakaan online yang dapat segera dicari. Hal itu diungkap Rob Leathern, direktur manajemen produk di perusahaan kepada Reuters.

Facebook percaya bahwa mengontrol iklan di perpustakaan adalah bagian penting dari memerangi intereferensi dalam pemilu. Perpustakaan ini menyerupai arsip yang dibawa ke Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris tahun 2018 lalu.

Arsip iklan di India berisi informasi kontak untuk beberapa pembeli iklan atau sertifikat resmi mereka. Jika seseorang membeli iklan politik, Facebook mengatakan akan memastikan nama yang tercantum sesuai dengan dokumen dari pemerintah.

Sementara itu, Uni Eropa akan mendapatkan versi sistem otorisasi dan transparansi yang sama menjelang pemilihan parlemen. Pendekatan lewat berbagai kebijakan dan transparansi ini bergantung pada kawasan.

“Kami belajar dari setiap negara. Kami tahu, kami tidak akan menjadi sempurna, tetapi tujuan kami adalah peningkatan yang berkelanjutan,” kata Leathern.

Selain negara-negara itu, Australia, Indonesia, Israel dan Filipina menjadi negara berikutnya yang menerima kebijakan serupa. Leathern dan Harbath mengatakan, mereka berharap memiliki seperangkat alat yang berlaku untuk pengiklan secara global.

Mereka menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai perangkat ini meski mengatakan pelajaran selama beberapa bulan ke depan akan membantu membentuk produk di seluruh dunia.

“Tujuan kami adalah untuk mendapatkan solusi global. Jadi, sampai kami dapat mencapai hal itu pada bulan Juni, kami harus melihat pemilihan berbeda dan apa yang kami pikir dapat dilakukan,” tutur Harbath.

Di sisi lain, tim Facebook lainnya tetap fokus mengidentifikasi perilaku politik bermasalah yang tidak terkait oleh iklan.

Sementara, jejaring sosial yang didirikan Mark Zuckerberg ini sejak 2016 menjadi senjata politik untuk memperoleh perhatian dan simpati masyarakat. Facebook juga dianggap sebagai sarana menyebarkan berita bohong dan propaganda.

Karena tekanan otoritas di seluruh dunia, Facebook akhirnya membuat sejumlah insiatif guna meningkatkan kewaspadaan terhadap iklan politik. [GP]

SHARE